big boxes with a sign vote day standing on table in an office
Photo by Edmond Dantès on <a href="https://www.pexels.com/photo/big-boxes-with-a-sign-vote-day-standing-on-table-in-an-office-7103098/" rel="nofollow">Pexels.com</a>

Pendahuluan

Rakyat indonesia akhir-akhir ini tentu sangat antusias dengan gema politik terkait dengan agenda pemilu (pileg dan pilpres) yang akan diadakan pada 14 Pebruari 2024 mendatang.  Perhelatan pesta demokrasi ini  merupakan suatu ekspetasi yang pasti sangat bernilai karena determinasinya sebagai sebuah preferensi bagi subyek pemilih dalam ikut menentukan secara langsung sikap politiknya sebagai penentuan terhadap figure mana yang akan menduduki Kursi Kepresidenan tanah air.  Pasalanya potensial sebagai orang nomor satu dari beberapa calon kontestan yang ikut dalam adu kuat pada Pilpres dan Cawapres ini beraada di tangan rakyat. Jadi rakyat adalah sekelompok person yang memegang predikat penting terkait pemegang kendali penuh atas penentuan Kandidat Kepresidenan nanti. 

Gema politik menyongsong Pemilu khususnya kontestasi Capres dan Cawapres ini bisa kita saksikan dari pelbagai tayangan dan pemberitaan di media. Hal ini sangat memengaruhi dan memantik daya tarik antusias rakyat dengan tujuan elektoralnya masing-masing. Kita ketahui bahwa saat ini sudah terdapat tiga nama  yang sudah diusung dari gabungan koalisi partai dalam menjagokan pengusungnya. Ketiga nama tersebut  adalah Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerindra dan didukung leh PKB, Anis Baswedan yang  diusung oleh PKS pada deklarasinya sebagai capres pada 23 pebruari 2023 dan didukung oleh Nasdem, Partai demokrat dan Partai Ummat dan Ganjar Pranomo yang baru-baru diumumkan oleh Ketua Umum Partai PDI-Perjuangan Megawati Soekarno Puteri yang kemudian didukung oleh Partai PPP, PSI dan Hanura, meski PDI-P secara tunggal dapat sendiri mengusung nama calon presiden tanpa koalisi mengingat peraihan 22,26 % kursi di DPR.[1] Dari  partai-partai yang mengusung ketiga Calon Presiden terlihat paratai Golkar yang belum ikut masuk dalam formasi koalisi. Ketiga figure tersebut akan menjadi   penentu nasib bangsa selama lima tahun ke depan berdasarkan amanat undang-undang dasar 1945.

 Fakta tentang Pilpres ini menginspirasikan saya untuk mengulas politik dari perspektif etis. Menyelami sejauh mana prinsip-prinsip moral dasar berkenegaraan dan berkewargakenegaran  diperankan dan disadari oleh bangsa ini ketika dihadapkan dengan wacana politik  khususnya Politik Elektoral dengan mengedepankan nilai-nilai spirit keluhuran dengan kesadaran yang mendalam terhadap bahaya-bahaya penyelewengan baik itu yang dilakukan dengan secara sadar maupun atas dasar pengaruh dari luar yang secara tidak langsung mendiskreditkan akan eksistensi entitas politik sebagai politik yang bermartabat, kendati prahara politik telah dijamin oleh undang-undang yang diatur oleh Positivisme Hukum.

Etika Politik : Prinsip Moral Dasar dalam Berkenegaraan

Istilah Etika Politik sudah ada sejak zaman Yunani Klasik yang diperkenalkan oleh Plato dan Aristoteles meski dalam bahasa Frans Magnis Suseno istilah ini hanya berdiri pada batas legitimasi etis bukan legitimasi kekuasaan dalam memunculkan tuntutan-tuntutan mutlak sebagai syarat bagi keabsahan tindakan  negara.[2] Bagi Plato tujuan manusia dalam polis adalah eudaimonia dengan mengedepankan suatu hidup yang baik dimana dengan menjadi warga dengan cara hidup baik pasti menunutut suatu negara yang baik pula.[3] Sedangkan Aristoteles juga mengemukakan bahwa tujuan negara adalah memungkinkan seluruh warganya untuk hidup dengan baik atau kebahagiaan.[4]   Tujuan negara menurut kedua tokoh klasik ini sangat korelasi dengan perihal ethics, bahwa Plato menekankan tujuan negara dengan pola kehidupan kenegaraan yang baik dengan pencapaian penataan cita-cita keadilan sedangkan Aristoteles membahas polis dalam rangka permasalahan tentang tujuan manusia yakni kebahagiaan.[5]

Adapun tokoh lain yang membahas pula politik atas syarat etis ialah Agustinus dan Thomas Aquinas. Agustinus adalah seorang teolog dan guru rohani terbesar agama kristiani pada abad pertengahan. Ajaran moralnya mengenai politik dapat dilihat dalam karyanya yang terkenal  De Civiate Dei. Ia menegaskan bahwa tidak pernah suatu kerajaan di duniawi boleh diidentikan dengan kerajaan Allah.[6] Mengingat hanyalah kerjaan Allah yang mutlak didaulatkan oleh Allah adalah yang adi sempurna meski kerajaan ini adalah sebuah proyeksi eskatologis Kristen dari Agustinus sendiri namun ia mau mengungkapkan bahwa salah satu kemerosotan yang sering dialami oleh kerajaan di dunia sering dialami akibat penyelewengan yang sering potensial sebagai akibat dari kodrat manusiwi itu sendiri yang selalu dalam batas kecenderungan syarat akan salah dan naïf. 

Agustinus kemudian membagi dua konsep civitas atau masyarakat yaitu Civitas Dei atau Komunitas Allah dan Civitas Terrena atau Komunitas duniawi. Yang mana dan dua-duanya tidak identik bahkan berlawanan satu sama lain, di mana konsep yang pertama adalah tentang umat Allah dalam Gereja yang akan mencapai kesempurnaan pada akhir zaman sedangkan yang kedua adalah negara yang akan hancur pada akhir zaman, dan bagi Agustinus negara bukan tujuan atau nilai pada dirinya sendiri melainkan semata-mata saran penertiban manusia yang diperlukan karena manusia pada hakaikatnya sendirian (tanpa rahmat Allah dan buruk sifatnya).[7] Di sisi lain ada Thomas Aquinas yang juga tokoh skolastik abad pertengahan memperkenalkan teorinya tentang hukum kodrat, dimana gagasan hukum kodrat adalah hukum dasar moral yang mencerminkan hukum kebijaksanaan Ilahi maka konsekuensinya hukum positif menjadi sah bila berdasarkan hukum kodrat karena ia merupakan hasil buatan manusia sehingga sifatnya subversif. Negara bagi Thomas Aquianas harus berdasarakn dan bersumber pada hukum kodrat manusia. Baginya negara adalah lembaga kesosialan manusia paling luas yang berfungsi untuk menjamin agar manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang melampui kemampuan-kemampuan lingkungan sosial lebih kecil seperti keluarga , desa dan kota.[8]

  Setelah diuraikan tentang politik dari sudut pandang etis dari ke empat tokoh maka ada baiknya tambahan diuraikan terminology tentang etika politik. Etika politik sendiri adalah suatu cabang ilmu dari filsafat khusunya filsafat dalam ranah praksis. Nama lain dari etika politik adalah filsafat moral yang mengurai tentang dimensi politis kehidupan manusia.  Dimensi politis manusia menjadi ada karena manusia itu bersifat sebagai makhluk sosial seperti yang didengungkan oleh Aristoteles dalam doktrinnya yang terkenal Zoon Politikon. Manusia berciri sebagai makhluk sosial menandakan bahwa manusia selalu ingin hidup berkelompok dalam sebuah wilayah atau polis. Manusia memiliki inklinasi dan kemampuan untuk hidup bersama untuk mencapai kehidupan yang baik, dimana manusia dapat mengembangkan secara penuh semua kemampuannya, adalah sesuatu yang baik untuk hidup bersama dalam sebuah polis dan anggota-anggotanya memiliki stimulus untuk bekerja bersama demi kemajuan dan keberlangsungan eksistensinya, manusia memiliki dorongan politis yang menggerakan mereka ke arah hidup bersama dan kecenderungan ini ada dalam semua manusia sudah sejak lahir.[9]   Dari kodarat akan bersama yang lain atau kodrat politis, manusia kemudian cenderung membangun komunitas atau koinonia mulai dari keluarga, keluarga-keluarga kemudian membentuk desa atau polis dan desa-desa kemusian membentuk kota yang kemudian berkembang menjadi negara.

 Politik dan Negara dalam Pandangan beberapa Filsuf Modern

Thomas Hobbes, berkebangsaan Inggris yang lahir pada tahun 1588 dimana saat itu Inggris diwarnai oleh situasi perang yakni perang sivil antara Inggris dan Spanyol dimana inggris mendapat serangan dari Armada Spanyol. Untuk diketahui sebelumnya Inggris juga terlibat berperang melawan Perancis dari tahun 1337 sampai dengan sekitar 1453 meskipun sebelumnya Inggris dan Perancis sama-sama bersatu dalam Perang Salib bersama Pasukan Kristen Pan-eropa dalam memperebutkan Kota Suci Yerusalem pada awal abad Sepuluh (1096 M). Adanya perang yang terjadi membuat Thomas Hobbes mempertanyakan bagaimana konflik sosial ini dapat dihindari ia pun membuat kesimpulan bahwa 1). Salah satu penyebab perang baik itu perang agama maupun perang sipil serta konflik sosial lain dikarenakan lemahnya kekuasaan Negara yang terbelah menjadi dua di Inggris waktu itu , adanya Kekuasaan Raja dan Kekuatan Pengaruh Parlemen yang sangat mempengaruhi kebijakan publik menyaingi otoritas raja. 2).[10] Perang bisa dihindari dan perdamaian akan tercipta apabila kekuasaan negara mutlak dan tidak terbagi.[11]   Karyanya yang terkenal adalah Leviathan “Bellum Omnium Contra Omnes” (perang semua lawan semua) yang mendeskripsikan tentang negara yang memiliki kekuasaan yang mutlak dan menurutnya bahwa keadaan alamiah manusia adalah ingin mempertahankan kebebasannya dan menguasai orang lain sehingga selalu bertindak menurut emosi dan nafsu yang paling kuat dan Negara berasal dari perjanjian bebas individu yang sebelumnya belum bermasyarakat dimana perjanjian yang terjadi adalah sesama individu bukan dengan negara sehingga negara sendiri bebas tidak terikat pada perjanjian, maka Negara bebas melakukan kehendaknya walaupun bertentangan dengan kehendak individu, dan perjanjian bebas individu tersebut disebut Commonwealth (gerombolan atau persekutuan masyarakat )[12] . 

Thomas Hobbes melalui karya Leviathan (Perluasan gagasan De Cive)juga ingin menunjukan bahwa manusia kendati menjadi serigala yang lain atau Homo Homini Lupus. Potensial alamiah sebuah nafsu egois ada dalam diri manusia. Refleksi tentang negara melaui leviathan lahir atas peristiwa politik dan sistem monarki di Inggris. Parlemen adalah tidak lain representasi dari commonwealth itu sendiri dan otoritas raja adalah perwakilan dari negara yang bebas.  Negara dengan kekuasan yang kuat dan mutlak akan dapat meredam pelbagai konflik sosial yang  terjadi dan bahaya terhadap dampak perang bisa dapat dihindari apabila kekuasaan pemerintah dikontrol penuh oleh raja yang berwibawa dan kuat.

John Locke, ia juga merupakan seorang filsuf kebangsaan ingris yang lahir pada tahun 1632. John locke mengonsepsikan tentang negara ideal dengan memulai konsep keadaan alamiah manusia yang ditandai denga ketidakpastian dan ketidakteraturan. Salah satu fungsi negara adalah melindungi hak milik (property), karena dalam keadaan alamiah tidak ada hak milik yang ada adalah kepemilikan tanpa dilindungi oleh penguasa maka negara diharapkan untuk hadir dalam melaksanakan hukum agar manusia berada dalam keteraturan dan ketertiban agar tecapai peningkatan kualitas hidupnya. Pemerintah harus melaksanakan kewenangan berdasrkan hukum, maka lahirlah konsep “trias politica” yakni kekuasaan legislative, kekuasaan Ekseskutif dan Kekuasaan Federatif.[13] Pandangan mengenai hak-hak dasar dari manusia adalah hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak milik atau hak untuk mendapatkan property.

Pemikiran J.J Rousseau,  lahir pada 1712 di Geneva, Swiss. karyanya yang terpopuler adalah Kontrak Sosial. Karya Kontrak sosial lahir dari pergumulan inteleknya akan kontingens perkembangan proses sejarah yang tidak bisa dielakan kendati ada kerinduan yang terbaik bagi manusia adalah “kembali ke alam” karena konteks kepolosan dan mencintai diri dengan spontan pada manusia alamiah adalah versi yang paling pas karena tidak baik dan tidak buruk serta tidak egois dan tidak altruis.[14] Kontrak sosial adalah perintisan jalan keluar dari J.J. Rousseau dalam menghadapi dilema ini dan bagaimana manusia di dalamnya tetap bebas dan alamiah.[15]   Dalam bukunya tersebut dikatakan bahwa dalam keadaan alamiah manusia dilahirkan dalam keadaan bebas  tetapi di mana-mana ia tetap dalam keadaan terbelenggu, keadaan alamiah baginya penuh dengan keinginan nafsu dan naluri. Kebebasan manusia adalah kebebasan alami berupa hak-hak yang tiada tentu dan tak terbatas untuk mengambil apa saja yang menjadi keinginannya, hak-hak tersebut dapat ditegakan selama manusia itu cukup kuat untuk mempertahankannya, dan keadaan yang tidak menentu ini melahirkan suatu perjanjian bersama bahwa tiap sekutu yang membentuk masyarakat atau badan politik menyerahkan semua haknya kepada sekutu, sehingga tiap oang berada dalam keadaan yang sama dengan orang lain dalam persekutuan tersebut, kebebasan manusia tetap terjamin karena tiap sekutu tidak menyerahkan apa-apa kepada teman sekutunya melainkan kepada persekuttuan itu di dalam keseluruhan. Oleh karena itu sekutu hanya patuh pada dirinya sendiri dan tinggal tetap bebas seperti sediakala. Kebebasan yang demikian tidak sama dengan kebebasan alami melainkan  merupakan kebebasan sipil yaitu kebebasan yang disokong atas kesepakatan bersama.[16]

Uraian uraian dari pelbagi filsuf kenamaan era modern ini adalah sumbangan terpenting bagi konsep politik dunia barat terutama konteks eropa dimana era modern adalah era transisi dari peran plitik sebelumnya yang dikendalikan penuh oleh Gereja pada abad pertengahan kemudian dijalankan oleh negara setelah terjadinya sekularisasi (Pemisahan kekuasan negara dari Gereja).   Para filsuf kemudian menggagaskan pemikiran mereka berkat kejadian historis yang melatari situasi politik negara pada zamannya. Situasi politik modern diwarnai dengan visi transformasi legitimasi negara dari monarki ke demokrasi. Penemuan bentuk demokrasi mulai nampak pada vase perkembangan ini dengan mulai gencarnya penyuaraan akan isu-isu kebebasan dan hak-hak sipil yang kemudian mengerucut pada lahirnya konsep HAM yang menempatkan manusia dalam persamaan dan kesederajadan. Konsep HAM lahir sangat dipengaruhi kuat oleh gagasan liberalisme dari filsafat John Locke.[17]

Pemilihan Umum : instrumen praksis dari demokratisasi.

Pemilihan umum  adalah bagian dari instrumen demokrasi itu sendiri. Pemilu adalah instrument khas dalam sistem demokrasi karena melibatkan semua warga dalam proses politik.  Maka persoalan politik menjadi persoalan semua orang. Di sini berlaku suatu prinsip kesetaraan formal. Setiap orang memiliki hak berpendapat dan hak suara yang sama. Persoalan – persoalan politik diselesaikan berdasarkan keputusan suara terbanyak. [18] Pemilu mengantar warga ke dalam suatu perasaan memiliki atau sense of belonging untuk ada dalam sebuah negara bersama. Keterlibatan langsung dalam proses politik menumbuhkan entitas demokrasi yang baik sebagai bentuk aksi dari kewarganegaraannya yang bebas dan penuh kesadaran.

Pemilihan umum menurut Paimin Napitupulu adalah tindakan dari rakyat yang melakukan pemilihan terhadap orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara, atau pemimpin pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat . seluruh rakyat memiliki melalukan pemilihan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka. Jadi dalam pemilihan umum, rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan. Maka dengan demikian, pemilihan umum adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintahan. Sedangkan Samuel Huntington berpendapat bahwa pemilu adalah media pembangunan partisipasi politik rakyat dalam negara modern. Partisipasi politik merupakan arena seleksi bagi rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan[19].   

  Dengan pemilu rakyat dimobilisasi ke dalam suatu aktus penentuan kader-kader kepemimpinan yang baru dengan menggantikan kepemimpinan yang lama. Penentuan suara rakayat yang terepresentasi dalam diri kader-kader kepemimpianan adalah suatu mandat atau kepercayaan yang diwakilkan guna menjalani roda politik dan pemerintahan. Keterwakilan kepemimpinan dapat disebut legitim apabila proses elektoral benar-benar berjalan di atas prinsip keterbukaan, fair dan amanah. Sangat disayangkan apabila proses elektoral sangat diwarnai oleh tindakan penyelewengan dan menyimpang ke dalam bentuk intimadasi pemilihan, money politik,rekayasa suara dan sebagainya.

Suatu pemilu menurut Axel Hadenius dapat disebut demokratis apabila memiliki ”makna” sebagai berikut  keterbukaan, ketepatan dana dan keefektifan pemilu dan kita semua pasti telah mengetahui tentang asas pemilihan umum yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.[20]  

Proses electoral menurut Arbi Sanit meliputi stuktur, peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan mekanisme pemilu. Struktur pemilu terdiri atas tiga substuktur yakni rakyat, partai politik dan penguasa.  Kemudian menurut KPU, mekanisme pemilu ini diatur dalm undang-undang tentang pemilu. Penyelenggaraan pemilu dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut :

Pendaftaran pemilih/ jumlah penduduk WNRI.

Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap daerah pemilihan.

Pengajuan nama dan tanda gambar organisasi.

Pengajuan nama calon.

Penelitian calon.

Penetapan calon/ penyusunan daftar calon.

Kampanye pemilu.

Pemungutan suara.

Penghitungan suara.

Penetapan hasil pemilu.

Pengambilan sumpah.[21]

Pemilu 2024 dalam sorotan etika politik

Tentu sesutau yang sangat jauh bila menghubungkan term politik secara etis yang sangat abstrak dan universal mengenai pendasaran landasan moral politik dengan konteks pemilu yang sangat partikular terlebih konteks pemilu 2024 dalam negara Indonesia. Secara subtansial etika politik atau filsafat politik tidak dimaksudkan langsung untuk mengkritik kehidupan praktis dari politik dengan kebijakan-kebijakan yang sangat interen dan privative. Karena filsafat politik bukanlah ilmu empiris teknis yang cepat tangkap mengenai kehidupan politik aktual. Akan tetapi dalam perkembangan faktual kebijakan-kebijakan dan persoalan politik yang tendesius penuh dengan penghayatan yang jauh dari tujuan politik yang sesungguhnya maka etika politik menjadi relevan untuk menempatkan kembali politik dalam porsi yang asali. Karena praktis politik akan menjadi rancu jika semakin jauh dan ankorelatif dari kerangka politik yang seharusnya.  

Pemilu adalah bagian dari praktik politik langsung  yang merupakan kesempatan hak rakyat terakomodir untuk terlibat aktif di dalam momennya. Etika politik adalah dasar-dasar atau prinsip-prinsip asal yang harus dicari dan dipertanyakan melaui proses pergumulan dan refleksi mengenai legalitas moral dan legalitas kekuasaan tentang adanya suatu negara serta ruang lingkupnya (ideal politik).  Pemilu bersifat momentum yang secara berkala dan menjadi arena pertarungan dari figure-figur kandidat untuk mendapatkan kekuasaan (ranah politik). Sedangkan Etika Politik adalah falsafah atau pandangan politik yang menjadi acuan etis bagi warga dan pengemban kepemimpinan dalam  berpolitik. Penghayatan dan kekayaan akan pengetahuan politik yang memadai memungkinkan kebaikan di dalam penerapan semangat politik warga dan tokoh pemimpin dengan mengacu pada sumber dan kajian yang absah dan kredibel agar membawa arah politik yang lebih sesuai dan tepat. Selain itu kemandirian di dalam semangat politik yang benar dengan integritas yang kuat memungkinkan seseorang bahkan warga secara umum mempunyai landasan etis yang kuat pula di dalam penentuan sikap politiknya (Literasi Politik).

Bahwa sebentar lagi kita akan merayakan momen pesta demokrasi ini. Saat ini kita sudah ditawarkan oleh beberapa figur calon pemimpin untuk lima tahun ke depan. Dalam waktu dekat sebagaimana berdasarkan agenda pemilu akan diumumkan tentang penetapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada 19 Oktober 2023-25 November 2023 yang tentu figure calon wakil presiden akan dirilis ke publik dan setelah itu kita akan memasuki vase kampanya politik sebagai bentuk lanjutan dari proses electoral pada 28 November 2023 – 10 Februauri 2024.[22]  

Di sisi lain kita mesti restropeksi akan warna buram tentang catatan hitam dari praktik politik sangat marak tersiar dan dialami serta disaksikan oleh rakyat kita sendiri. Beberapa poteret mengenai aksi anarkis dan konfliktual yang bahkan sampai meregangkan nyawa sebagai akibat dari bentuk ketidak puasan pernah terjadi dalam catatan sejarah perpolitikan indonesia.Bahwa benar politik itu benar-benar sangat militan dalam mengikat suatu semangat dan emosi rakyat akan tetapi impuls mengenai kesadaran politik yang benar terhadap rakyat maupun oleh terhadap penyelenggara kekuasaan itu sendiri perlu dalam memastikan perjalanan elektoral yang fair dan terjamin (electoral guarantee).

Perkembangan yang dinamis mengenai politik pasti terus bergulir dari waktu ke waktu setelah deklarasi nam-nama calon presiden diumumkan. Partai-partai politik sebagai mesin politik akan terus bekerja mengadakan strategi dalam membuat formasi koalisi untuk berkompetisi memenangkan masing-masing usungannya. Segala rancangan dan target pasti dibuat sedemikian guna berdampak efektif untuk output yang diharapkan dalam menggolkan usungannya dalam meraih ranah politik atau kursi kekuasaan. Minus golkar, sejumlah nama yang telah dirilis ke public sebagai kandidat Calon Presiden adalah Prabowo Subianto, Anis Baswedan dan Ganjar Pranomo. Kurang lebih sembilan bulan lagi kita akan memperoleh seorang pemimpin yang baru. Kita berharap siapapun pemimpinnya adalah mampu mewujudkan dan meneruskan cita-cita dan semanggat luhur bangsa dalam menjawabi kesejahteraan dan kemajuan negara. Terlepas dari itu semua menggarisbawahi etika politik aristoteles yakni eudaimonia di mana kita berharap negara mampu menjawabi tujuan negara sebagaimana yang diinginkan oleh aristoteles yakni eudaimonia atau kebahagiaan. Relevansi kebahagiaan  adalah pencapaian dalam hal kesejahteraan warga dan kemajuan polis dalam hal ini adalah negara.

Siapapun pemimpinnya akan diserahkan mandate tugas dan tanggung jawab baik itu dalam arti ke dalam maupun ke luar. Wawasan nasionalisme dan internasionalisme menjadi sangat penting. Oleh karena itu kita sangat mengharapakan pemimpin kompeten yang mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan ini dalam menentukan pertumbuhan dan kemajuan serta stagnasi negara baik dihadapak rakyat sendiri maupun komunitas internasional luas sesuai dengan amanat konstitusi(Politik bebas dan aktif). Melakukan moderasi dengan meminimalisirkan segala bentuk kekerasan terkait isu HAM dan persoalan SARA adalah hal perlu diperhatiakan. Bagaiamana rekonsiliasi dilakukan dalam menyembuhkan berbagai luka akibat dari perlakuan intoleransi dan intimidasi yang kerap dideritai oleh warga minoritas. Selain itu memperbaiki mental seperti revolusi mental yang pernah dislogankan oleh presiden petahana Jokowi, juga menjadi sebuah hal penting dalam menyikapi tantangan dan isu-isu kekinian, terutama mental literasi yang sangat minim yang pernah tercatat oleh UNESCO bahwa persentasi literasi kita masih sangat rendah yakni 0,001 % jika dikalikan dengan total penduduk, maka berapa jumlah minat baca rakyat Indonesia.[23] Ada banyak etika pembangunan yang harus dievaluasi terlepas dari bebrapa pencapaian yang sudah diraih karena masih banyak isu ketertinggalan yang menjadi persoalan bangsa semisal kemiskinan dan sebagainya.      

Penutup

Uraian mengenai etika politik dan pemilu merupakan sebuah rangkuman yang dibuat untuk memperkenalan filsafat dengan cabang etika politik ke dalam praktikal politis secara praktis yakni pemilu. Dalam repoblika atau politeia Plato memperkenalkan tentang konsep negara ideal dimana sebuah negara yang baik harus dipimpin oleh seorang filsuf karena seorang filsuf mempunyai kapasitas yang tidak semua dimiliki oleh hampir semua warga masyarakat polis. Negara yang baik selayaknya dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana seperti para filsuf.

Konteks pemilu 2024 sebenaranya bukanlah hal yang sangat asing dan baru bagi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara karena Indonesia telah merayakannya pada momen- momen sebelumnya sejak rezim Orde Baru digulingkan. Namun pertumbuhan iklim demokratis yang baik sebagaimana masyarakat kita menganutnya kita perlu disadari kembali mengenai gagasan etis filosofis para pemikir-pemikir yang berasal dari alam demokrasi itu lahir. Kepemimpinan yang diperoleh melalui pemilu merupakan kepercayaan atas hasil dari proses demokrasi itu sendiri dimana paham akan kesetaraan dan kesederajatan menentukan seseorang secara fair untuk bisa ikut menjadi calon pemimpin tanpa memandang status dan strata hidupnya. Kita menginginkan pemimpin yang terpilih adalah suatu hasil proses politik yang berkualitas melalui proses diskursus dan deliberasi warga. Proses electoral yang berkualitas dan bermutu ditandai akan tingkatan pemahaman dan kecerdasan dari peserta pemilih dalam penentuan sikap politiknya sehingga memungkinkan pemimpin yang terbaik yang mewakili corak kebaikan politik itu sendiri.

Politik dalam arti etis adalah politik yang mengedepankan kebenaran akan nilai-nilai universal seperti kebaikan, keadilan dan pemberlakuan akan pengakuan terhadap hak-hak individu serta penghayatan  akan nilai-nilai luhur martabat manusia. Etika politik tidak bertujuan untuk mengoreksi atau mengevalusi mengenai tingkah laku dari kandidat calon pemimpin sehingga seperti yang dikemukakan oleh Dr. Otto Gusti bahwa seorang filsuf poltik akan sulit menjadi seorang konsultan partai.[24]

[1] Wikipedia .com diakeses pada tanggal 6 Mei 2023.

[2] Frans Magnis Suseno, Etika Politik : Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm.226.

[3] K. Bertens,  Sejarah Filsafat YUnani, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1999) hlm. 141

[4] ibid

[5] Frans Magnis Suseno, Op.Cit, hlm. 232.

[6] Ibid, hlm.234[7] Ibid, hlm.235.[8] Ibid, hlm.241[9] Yosef Keladu Koten, Partisipasi Politik: Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles, (Maumere : Penerbit Ledalero, 2010), hlm. 157.[10] Selain perpecahan kekuasan antara raja dan parlemen setelah kekuasaan dibawah pemerintahan raja-raja dari keluarga Stuart yang menggantikan Elisabeth I,inggris juga terpecah oleh pertentangan antara Gereja Anglikan yang resmi sebagai Gereja Kerajaan dengan kaum Puritan dan golongan Katolik. Sewaktu Hobbes lahir, Ratu Elisabeth I sibuk menundukan golongan Katolikdengan kejam dimana Irlandia dan Skotlandia akhirnya ditaklukan.(lihat Etika Politik Frans Magnis, hal.247).[11]Sri Sutjiatmi, Filsafat Pemerintahan (Tegal : Badan Penerbitan Universitas Pancasakti, 2010), hlm.41.[12] Ibid, hlm.44.[13]Sri Sutjiatmi, Op,Cit, hlm. 53. [14]Frans Magnis Suseno, Op.Cit, hlm.299.[15]Ibid[16]Sri Stjiatmi, Op.Cit,hlm.55-56.[17]Paham hak asasi lahir di Inggris dalam abad ke-17. Inggris memiliki tradisi perlawanan lama terhadap segala usaha raja untuk mengambil kekuasaan mutlak. Pada Tahun 1215 para bangsawan sudah memaksa raja untuk memberikan Magna Charta Libertatum yang melarang penahanan, penghukuman, dan perampasan benda dengan sewenang-wenang. Tahun 1679 menghasilkan pernyataan Habeas Corpus  , suatu dokummenkeberadaban hukum  bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditaha harus dihadapkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberi tahu atas tuduhan apa ia ditahan.  Pernyataan ini menjadi dasar prinsip hukum bahwa orang hanya boleh ditahan atas perintah hakim. Sesudah the Glorious Revolution menggantikan raja James II dengan William dari Oranye, William dalm Bill of Rights (1968) harus mengakui hak-hak parlemen sehingga inggris menjadi negara pertama di dunia yang memiliki sebuah konstitusi dalam arti modern. Lihat  F. Magnis Suseno, Etika Politik,hlm. 159. 
[18] Otto Gusti Madung, Post-sekularisme, Toleransi dan Demokrasi (Maumere,Penerbit Ledalero,2017), hlm.13.[19]Tonny Andrianus Pito dkk, Mengenal Teori –teori Politik, Dari Sistem Politik Sampai Korupsi, (Bandung : Penerbit Nuansa Cendekia, 2019), hlm. 261. [20] Ibid, hlm.271.[21] Ibid, hlm.315.[22]Wikipedia.com, Op.Cit.[23] Postingan Facebook pada group Komunitas “Forum Pembaca Kompas “ tanggal 9 Mei 2023. [24]24. Lihat Otto Gusti Madung, Filsafat Politik, Negara Dalam Bentagan Diskursus Filosofis (Maumere:Penerbit:Ledalero, 2013)  pada bagian pengantar (hlm.v).

By Ardy G

Pernah belajar di bidang Filsafat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Eksplorasi konten lain dari Patadela.id

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca