judgement scale and gavel in judge office
Photo by Sora Shimazaki on <a href="https://www.pexels.com/photo/judgement-scale-and-gavel-in-judge-office-5669602/" rel="nofollow">Pexels.com</a>

“Hukum” tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk dibicarakan, mengingat pentingnya “hukum” bagi kita dalam predikat sebagai persona atau individu yang bereksistensial, misalkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan berenegara atau ketika menjadi self yang ikut terorganis dalam suatu wilayah hukum tertentu. Dengan “hukum”, sebagai persona, kita diberi ruang -sebagai hadiah kodrati- untuk mendapat legitimasi pengakuan atau sebuah penegasan akan self terkait penghormatan mengenai hak-hak dan kebebsan diri yang tidak bisa digugat dan dirampas oleh person lain. Oleh karea itu pemahaman dan pengamalan akan nila-nilai dasar mengenai hukum sangat perlu kita ketahui dan perlu kita terapkan. Bersama “hukum” kita dapat secara pasti untuk mempunyai pedoman (instrumen) dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara (direct) sehingga kita dapat menempatkan self yang dihadapkan dengan berbagai isu kebersamaan dalam komunitas tertentu. Kita dapat mengakui akan nilai keberagaman dan mampu beradaptasi akan nilai-nilai keragaman dan pluralitas. Maka dari itu, aspek hukum menjadi urgen bagi penyelenggaraan hidup bersama (disiplin tatanan) untuk menghindari dari suatu kemungkinan adanya potensi terciptanya masyarakat yang chaos dan anomi.

Baca juga : Etika Politik dan Pemilu

Kali ini saya tidak akan membahas mengenai hukum dari segi subtansi isinya dan ruang lingkup tentang bunyi peraturan mengenai pasal-pasal hukum, melainkan menguaraikanya lebih kepada secara etis-filosofis.  Sekarang kita coba melihat tentang defenisi mengenai apa itu hukum secara singkat.

Frans Magnis Suseno mendefenisikan bahwa hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Perbedaan antara norma-norma hukum dan norma-norma lainya adalah terletak pada sanksi yang akan dikenakan atas perihal pelanggaran. Norma hukum pasti  berbeda dengan norma sopan santun. Sopan santun (etiket) merujuk kepada tata cara dari sesorang saat berhadapan dengan orang lain dalam proses interaksi. Sedangkan norma hukum adalah suatu perbuatan yang pada batasan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Namun sebuah pelanggaran akan norma hukum bisa saja dilain pihak berlaku untuk normal moral dan tentang sebaliknya, mengenai dismoralitas tidak seharusnya menjadi kategori norma hukum, dalam hal ini hukum positif.[1] Tentang distingsi ini, dapat kita lihat pada Maksimnya Imanuel Kant yang merupakan filsuf yang sangat digemari oleh saya. dimana ajaran Kant memberi perbedaan antara perintah bersayarat atau perintah wajib (Moral deontologis) dan perintah tak bersyarat (imperatif kategoris dan imperatif hipotesis). Tentang Kant ini, dapat kita bicarakan pada kesempatan lain.

close up photo of a wooden gavel
Photo by Sora Shimazaki on Pexels.com

Mengenai cirikhas dari hukum. Suatu prodak hukum dikatakan baik – secara filosofis -harus memiliki ciri khas berikut.

  • Kepastian hukum.

Kepastian hukum adalah ciri atau syarat legal dari hukum, dengan maksud bahwa hukum yang dengan resmi diperundangkan harus dilaksanakan secara pasti oleh Negara. Dan bila sebuah prodak hukum itu pasti, maka hukum haruslah bersifat jelas artinya tidak ambigu atau membingungkan. Maka dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu- raguan tentang tindakan apa yang dimaksud.

  • Keadilan

Tentang hukum harus melihat aspek keadilan, terdapat dua tuntutan yakni keadilan formal yang harus berlaku umum dan keadilan material bahwa hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.  Sebuah prodak hukum harus  mempunyai asas Rechtsgleichheit atau kesamaan hukum dan kesamaan kedudukan di hadapan undang-udang (Gleichheit vor dem Gesetz). Ini adalah ciri khas hukum adil secara formil dalam kriteria Negara hukum sekuler.

  • Kepastian dan keadilan hukum.

Bahwa hukum itu harus serentak bersifat secara pasti atau faktisitas hukum dan sesuai dengan harapan dari masyarakat itu sendiri  artinya dibawa sampai kesituasi kongkret dalam masyarakat akan syarrat adilnya.[2]

Nah, inilah beberapa catatan singkat tentang ranah hukum dan ruang lingkupnya. Tentu  masih banyak perbendaharaan atau persoalan hukum yang mesti didiskusikan, digali dan didalami tentang realita kehidupan praktis hukum dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi kali ini hanyalah sebuah pengantar. Kita bisa bertemu dalam artikel selanjutnya.

Referensi


[1]  Frans Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta : Penerbit Gramedia,2019) hlm.83

[2]Ibid, hlm.97-103.

By Ardy G

Pernah belajar di bidang Filsafat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Eksplorasi konten lain dari Patadela.id

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca