Kali ini kita akan membahas sebuah tema politik dalam Pandangan Aristoteles Perlu diketahui bahwa mengenai Politik dari Aristoteles dapat diketahui dalam bukunya yang berjudul Politica dan diaog-dialog Politeia. Meskipun term politik bagi ristoteles menurutnya adalah suatu konteks yang tidak dapat dilepaspisahkan dari term etika (eudaimonia) yang mana terdapat obsesi agar menjadikan semua warga negara menjadi baik dan bahagia dalam berpolitik dalam suatu polis.  Karena baginya, tujuan negara tidak lain adalah meneruskan etika (Ethica Nicomachea) sehingga terdapat pula term politik dalam bukunya Ethica Nicomachea.[1] Kita akan melihat sejauh mana konstruksi Politik menurut Aristoteles terlepas dari persoalan etika meski sumber Etika aristoteles dapat menjadi pembahasan term politik. Sehingga term etika dapat dibaca sebagai term politik. Politik ditinjau khas sebagai gagasan argumen politik dan politik dimaknai sebagai akses pembinaan terhadap aksen ethika seperti yang ditujuankan dari aristoteteles.

Baca Juga : Plato, Biografi dan Jejak Pemikirannya

Manusia pada hakaikatnya adalah berciri sebagai makhluk sosial (Baca Politik) seperti dalam gagasan milik Aristoteles sebagaimana kita ketahui dalam doktrinnya yang terkenal  Zoon Politicoon (Binatang yang hidup dalam lingkunan polis), dimana manusia adalah makhluk sosial yang punya tedensi ingin membangun suatu asosiaso atau membentuk oranisatoris hidup dengan sesama yang lain dalam lingkup polis. Dalam bukunya Patisipasi Politik, Yosef Keladu menulis tentang dua tindakan khas manusia yang berbeda dengan tindakan kelompok yang dilakukan oleh makhluk hidup lain seperti  Kerbau, Kuda, lebah dan Makhluk hidup lainnya seperti ; 1). Ada kecenderungan ke arah kebaikan alam yang kita syering dengan semua makhluk hidup untuk mempertahankan hidup kita. 2). Manusia memiliki kecenderungan ke arah tujuan khusus seperti relasi seksual dan memelihara keturunan.[2] Dua pendasaran ini mencirikan bahwa manusia disertakan kualifikasi akal budi untuk mampu bertindak khas menjalan peran untuk hidup baik dan mengetahui syarat –sayarat keharmonisan dalam alam dengan rasionalitas pikiran manusianya di dalam komunitas. Hal ini merupakan bagian dari unjukan Politik dalam pandangan Aristoteles pula.

men and women standing infront of dining table
Foto ini juga menggambar proses sosial sebagaimana sesuai tema Politik dalam Pandangan Aristoteles.
Photo by Lisa Fotios on Pexels.com

Lebih jauh keinginan untuk hidup bersama dalam polis dalam tulisan Yosef Keladu adalah sebuah inklinasi natural, dimana dorongan yang secara alamiah menggerakan manusia kepada kehidupan sipil ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap manusia memiliki inklinasi untuk mencari beberapa jenis asosiasi dengan orang lain bahwa dimana saja ada manusia disitu terdapat organisasi sosial misalnya pembentukan keluarga, perkampungan dan kota.[3] Dorongan ini memberikan ciri khas alamiah dari manusia sebagai makhluk sosial dari makhluk hidup lain. Manusia selalu didasarkan atas  pertimbangan kesadaran akal untuk menentukan tentang hal-hal yang baik dan tidak baik dan hal-hal adil dan tidak adil dalam keselarasan hidup dengan makhluk hidup lain dalam alam dan mampu memberikan komunikasi untuk berhimpun bersama dengan yang lain di dalam polis.  Ada istilah koinonia atau komunitas yang diangkat oleh Aristoteles dalam menganalisa polis, dimana semua manusia membentuk partnership mengejar kepada sesuatu yang mejadi tujuan dan pandangan bersama dalam mencapai kebaikan umum atau bonum communi.[4]   

Baca juga : Aristoteles

Gagasan politik dalam pandangan Aristoteteles terutama berkaitan dengan eksistensial negara bagi manusia secara pragmatikal adalah tidak lain ingin mencetaka individu dalam polis menjadi baik. Menurutnya negara harus bersifat autarkeia (swasembada negara) artinya  negara tidak memerlukan lembaga lebih tinggi lagi dalam memenuhi kebutuhan para warganya.[5] Negara tersebut terbentuk mulai dari koinonia yang paling sedrhana seperti keluarga kemudia keluarga membentuk masyarakat dan masyarakat membentuk Negara. Lebih lanjut  bentuk atau susunan negara yang paling baik menurutnya adalah Monarki, aristokrasi  dan Politeia. Aristoteles juga mengkaji beberapa susunan negara yang menurutnya buruk seperi tirani, olligarki dan demokrasi. Monarki dianggap baik mengingat kapasitas bijaksana dari pemimpin karena dilihat jauh lebih unggul dari kapsitas waraga negara lain dan kepadanya tersemat anutan-anutan tanggung jawab moral bagi wiayah kekuasaan dan masyarakat yang diembannya yang diturunkan secara turun temurun atas dasar garis monarki yang diwariskan, namun hal ini juga menjadi persoaln bilaman otoritas jatuh kepada tangan pemimpin yang tidak memiliki kapasitas kebijaksanaan dan pengetahuan yang dapat bisa membawa kekuasaan menjadi tirani akibat penyelewengan.[6] Dan dalam susunan negara yang disebut demokrasi otomatis akan memberikan peluang kepada setiap orang untuk ikut terlibat dalam kepemimpinan negara selain terkesan lebih leluasa dalam menentukan nasibnya sendiri serta bebas dalam menentukan sikap politik di hadapan umum yang berlaku dalam setiap lapisan golongan entah dari lapisan masyarakat atas maupun bawah, namun hal ini juga memiliki kelemahan apabila demokrasi yang tidak dibangun atas quasi undan-undang yang mana kekuasaan mudah jatuh ke tangan seseorang yang menghasut rakyat  yang mana demoksi ini tidak lain adalah sebuah perwujudan dari tirani itu sendiri.[7] Untuk konteks kebijaksanan yang berkaitan dengan kehidupan publik dapat dikategorikan sebagai berikut, pertama adalah kehormatan,Hormat tidak saja ditunjukan kepada yang Ilahi akn tetapi juga merupakan hadiah yang layak bagi orang- orang yang berjasa dan melakukan tindakan hebat bagi kepentingan public. Kedua adalah Keberanian yang berhubungan dengan kearganegaraan, dimana keberanian melibatkan ketakutan dan kepercayaan diri semisalnya kematian mulia di medan pertempuran, dan Yang Ketiga adalah Keadilan, terdapat dua macam keadilan menurut Aristoteles yaitu keadilam umum dan keadilan Khusus, keadilan umum berkitan dengan aspek hukum diman ketaan dan bertindak sesuai dengan ketetapn hukum yang berlaku dilihat sebagai tindakan adil sedangkan secara khusus keadilan dimengerti dalam konteks equality (Kesamaan), dimana keadilan model ini menuntun suatu pemeratan atas distribusi barang-barang materil, uang,  dan juga kehormatan selain itu ada pula keadilan korektif dimana orang yang berbuat salah patut dikoreksi dan dijatuhi sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatannya.[8]

Sekian uraian mengenai Politik dalam pandangan Aristoteles, semoga tulisan ini dapat berfaedah bagi pembaca sekalian.


[1]              Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1999, hlm. 200.

[2]              Yosef Keladu Koten, Partisipasi Politik, Sebuah analisis atas Etika Politik Aristoteles, Maumere : Penerbit Ledalero, 2010, hlm. 158.

[3]              Ibid, hlm. 159.

[4]              Ibid, hlm. 139.

[5]              K.Bertens, Op.Cit. hlm. 201.

[6]              Ibid

[7]              Ibid,hlm.204.

[8]              Josef Keladu Koten, Op.Cit, hlm.204-207.

By Ardy G

Pernah belajar di bidang Filsafat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Eksplorasi konten lain dari Patadela.id

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca