Passport - Indonesian, Zurlia Istiviani Usman, Indonesia 1988
person dropping paper on box
Photo by Element5 Digital on Pexels.com

Pada kesempatan kali ini akan disuguhkan sebuah tema pembahasan yang berbeda dari sebelumnya yang berjudul Politik Indonesia : Suatu Catatan Singkat. Sebelumnya disuguhkan tentang konten ilmu dalam ranah filsafat maka sekarang akan saya mengurai tentang tema Politik. Meski Filsafat lah yang menjadi basik penulis namun ada baiknya penulis juga berbagi sesuatu yang agak berbeda yakni dimana pada kesempatan kali ini penulis ingin meriview secara umum tentang politik khususnya mengenai perpolitikan di Indonesia. 

Kali ini semua pembahasan agak lebih sedikit bersifat subyektif dan abstrak yakni sensenya lebih kepada ideal penulis yang tidak disertakan akan data-data spesifik karena tema ini masih dalam tahap pengembangan.

Secara filosofis politik adalah hal yang hakiki dan melekat dalam pribadi manusia itu sendiri secara natural dalam partner dan ada bersama dengan yang lain, sehingga persona dan keberadaannya adalah pengejahwentahan dan reperesentatif dari hal-hal yang politis . Hal ini telah dikemukakan oleh Aristoteles yang dikenal dengan istilah Zoon Politikon (Mahkluk Sosial) yang memberi ciri pembeda antara manusia dan hewan.

Akan tetapi politik dan perpolitikan dalam arti selanjutnya lebih dikaitkan dengan term untuk mendapatkan kekuasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara misalkan isu pemilihan kepala desa, kampanye calon legislatif dan deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden serta masih banyak contoh lain yang inti masih berkaitan dengan kekuasan dan pelayanan birokrasi. Sehingga hal ini yang membawa politik itu dilihat menarik dan emosional karena menyentil kepada kehidupan dan keterlibatan banyak stakeholders serta penentuan dalam isu-isu pembangunan dan politik kepentingan.

Dalam hubungannya dengan konstelasi perpolitikan indonesia, tentu masyarakat indonesia bukan lagi dikategorikan dan dipandang sebagai masyarakat yang apolitis. Hal ini dapat kita ketahui dan bisa kita lihat pada ivent penyelenggaraan pemilu dalam beberapa tahun terakhir. Sejak berdiri independen sebagai sebuah negara pada 17 agustus 1945, masyarakat indonesia (Nusantara) telah diberikan hak-hak politis yang sangat optimis dan leluasa sebagai suatu bagian untuk mengekspresikan demokrasi tersebut. Hal ini membawa masyarakat indonesia ikut terlibat dalam hak- hak menentukan sikap politiknya termasuk ikut terlibat dalam proses pengambilan kebijakan di ranah publik. Secara umum tingkat keaktifan dalam konteks politik indonesia masih dikategorikan terbilang positif dan baik. Berikut disajikan data mengenai partisipasi pemilih sebagai  suatu bentuk keterlibatan masyarakt indonesia.

Dari data di atas ini dapat dipahami bahwa keterlibatan masyarakat indonesia secara umum masih terbilang baik dalam hubungan respons politisnya untuk ikut ambil bagian dalam politik elektoral, meski pada tabel masih menunjukan adanya keterangan fluktuatif atau naik turun tingkat persentase mengenai keterlibatan peserta pemilu.

Baca Juga : Etika Politik dan Pemilu

Meneropong Lensa Politik Nusantara pada Era Kolonialisme.

Nah pembaca budiman, setelah sedikit menguraikan tentang bagaimana sikap politik dan perpolitikan masayarakt indonesi pada era kemerdekaan, kali ini penulis ingin kalian melihat bagaimana keterlibatan dan peran serta warna Politiik masyarat kita yang dialami oleh pendahulu kita. Tentu warna politik pada waktu itu sangat berbeda dengan warna politik dalam kaitan dengan politik diartikan sebagai seni mengatur dan keterlibatan untuk memperoleh kekuasaan. Kita ketahui masa kolonialisme Nusantara dijajah oleh dua kerajaan besar dunia yakni Kerajaan Belanda dan Kekaisaran Jepang. Tentu pola dan struktur pendekatan dan gaya kolonialimsenya turut memberikan perbedaan rasa polikal pada masyarakat nusantara kala itu.

Kolonialisme Belanda.

Warna politik pada masa Kolonialisme Belanda tentunya punya gaya dan pendekatan tersendiri dalam memberikan rasa dan keterlibatan politik bagi penduduk pribumi. Ifen politik lebih dicuatkan dalam keterlibatan warga pada seputar isu pembanguna yakni Kerja Rodi dimana Belanda melibatkam warga dalam barbagai proyek pembangunan infrastruktur dan proyek yang dikontrol dan dijalani oleh pemerintah.   Sehubungan dengan peran warga dalam menentukan hak-hak politik seperti dewasa sekarang, pada era kolonialisme keterlibatan ajang demokrasi belum ada karena pusat pemerintahan sepenuhnya dikontrol dan dikendalikan penuh oleh Pemerintahan Kolonial.  Wilayah-wilayah nusantara masih terbentuk ke dalam sistem Monarki dengan Raja yang memerintah dan bertanggung jawab serta tunduk pada Kekuasaan Kolonial sebagai satu wilayah administrasi yang dipegang langsung oleh Ratu Wilhelmina dari Belanda. Ada istilah politik de et impera pada masa VOC yang membawa dampak perang akibat gejolak perebutan kekuasaan misalnya yang terjadi pada Kerajaan Mataram dan Makasar serta di Sumatera ( Kaum adat melawan Padri). Maka praktisnya masyarakat belum terlibat secara langsung dalam menentukan hak-hak politisnya. Warna demokrasi masa itu masih dalam angan-angan atau khayalan utopia dan bahkan belum populer sama sekali karena masih digerogoti oleh fedalisme warga serta digenggami oleh kekuasaan Kolinalisme pemerintah.

Kolonialisme Jepang.

Pada masa Kolonialisme Jepang, warna dan corak politik Masyarakat Nusantara tentu berbeda pula dari era Belanda. Jika pada zama Belanda dikenal dengan istilah Kerja Rodi maka pada masa Jepang dikenal dengan istilah Romusha atau Kerja Paksa. Jepang juga melibatkan warga umtuk ikut bekerja dalam mengerjakan proyek pembangunan pemerintah, seperti pekerjaan jalan, rel kera api dan pembanguna bandara. Sistem pemerintahan masih sama dengan masa belanda. Jadi hanya pergantian peran kontrol pemerintahan pusat saja dan selanjutnya didukung oleh para raja yang memerintah wilayah- wilayah yang terkecil di Pelosok Nusantara. Peran politik masyarakat sangat dikekang bahkan masyarakt lebih mendapatkan tekanan baik fisik maupun mental lantas Jepang dikenal lebih keji dan keras dalam menjalani Sistem Kolonialismenya. Lantas mungkin perebutan dan persaingan dengan Belanda yang secara tudak langsung berdampak pada perlakuan kepada masyarakat jajahannya. Banyak sistem yang diberlakukan saat masa Kolonialisme dirombak dan dihapus yang salah satunya adalah pemberlakuaan Bahasa Belanda.

Penutup.

itulah  beberapa catatan umum yang diulas oleh oleh penulis sehubungan dengan kehidupan Politik Indonesia dalam kaitan dengan peran untuk ambil bagian pada roda pemerintahan dari era Kolonialisme sampai era kemerdekaan. Kita berharap warna perpolitikan Indonesia terus selalu positif dan membaik kedepannya serta selalu memberikan pembelajaran dan proses dewasa dalam hal berdemokrasi dan bernegara. Karena berpolitik adalah suatu peran luhur dan sakral untuk menentukan nasib pemimpin kita selama masa lima tahunan. Oleh karena itu penulis mengajak agar kalian jangan memilih golput yah.

By Ardy G

Pernah belajar di bidang Filsafat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Eksplorasi konten lain dari Patadela.id

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca